Header Ads

Pemerintah Memburu Pajak Transaksi Online


BISNISKITA.CO.IN, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memburu pajak dari transaksi bisnis berbasis internet (e-commerce). Tak hanya penyedia market place milik perusahaan ternama, namun juga pelaku bisnis online pun akan dikenakan pajak.

Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2019 mendatang. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan tersebut terdapat beberapa pokok yang akan dikenakan pajak transaksi elektronik, diantaranya untuk penyedia platform marketplace akan dikenakan kewajiban Pph seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omset untuk pendapatan yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Sedangkan bagi penyedia platform marketplace yang omsetnya di atas Rp 4,8 miliar dalam setahun wajib membayar PPN. Platform marketplace di Indonesia saat ini diantaranya, Blibli, Bukalapak, Elevania, Lazada, Shopee dan Tokopedia.

Sementara itu, untuk pelaku usaha dengan transaksi elektronik di luar Platform marketplace juga tetap akan dikenakan pajak. Jenis transaksi ini diantaranya online ritel, classified ads, daily deals dan media sosial pun wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM dan PPh. (DBS/KNT)


Diberdayakan oleh Blogger.